Kerajaan di Kalimantan Timur

Sumber – sumber sejarah yang diketemukan di daerah ini, menunjukkan bahwa sejak abad ke – V masyarakat di Kalimantan Timur sudah mengenal susunan pemerintahan yang teratur dan juga telah memiliki sejarah yang cukup terkenal.

Pada prasasti – prasasti Batu Yupa sebanyak 7 buah yang sekarang disimpan di Musium Jakarta, terdapat tulisan – tulisan yang menyatakan adanya Kerajaan Indonesia yang Tertua dibawah bimbingan Sang Raja Mulawarman Mala Dewa dan Raja Aqwarman, cucu dari Maharaja Kudungga. Kerajaan tersebut bernama Martadipura berkedudukan disebelah kiri mudik sungai Mahakam diseberang Kota Muara Kaman sekarang.

Ketika Kerajaan Martadipura ini mulai menurunkan kekuasaannya dan Maha Patih Gaja Mada dari Kerajaan Majapahit mulai melaksanakan politiknya kesatuannya untuk mempersatukan Kepulauan Nusantara, maka didaerah Kalimantan Timur timbullah tiga buah Kerajaan Kecil yaitu Kutai Kartanegara, Berau dan Pasir.

Namun seiring dengan perjalanan sejarah, sekitar tahun 1555 hingga tahun 1958 di wilayah Kalimantan Timur masih terbagi lagi atas beberapa kerajaan yakni Bulungan, Sambaliung dan Gunung Tabur di Berau wilayah Kalimantan Timur bagian Utara serta Kerajaan Sadurangas di Pasir wilayah Kalimantan Timur bagian Selatan.

Berdasarkan struktur organisasi Pemerintahan Hindia Belanda, selanjutnya wilayah Kalimantan Timur merupakan suatu daerah “Ooster Afdeling van deResidentie Zuid en Oost Borneo” dimana pada waktu itu daerah ini dipimpin oleh seorang Residen yang Berkedudukan di Kota Banjarmasin yang sekarang menjadi Ibu Kota Kalimantan Selatan.

Setelah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang, pada tanggal 10 April 1950 Kalimantan Timur resmi bergabung dengan Republik Indonesia yang berpusat di Jogyakarta. Oleh Pemerintahan RI saat itu status wilayah kerajaan tetap diakui dengan sebutan daerah Swapraja dengan secara langsung Sultannya sebagai Kepala Daerah. Sedangkan sebutan untuk wilayah / daerahnya disebut Daerah Istimewa.

Selanjutnya pada tahun 1954 di Samarinda berlangsung Kongres Rakyat, dimana dalam Kongres tersebut menuntut kepada Pemerintahan Pusat agar dibentuk Provinsi Kalimantan Timur yang akhirnya oleh Pemerintah Pusat disetujui dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan bersamaan dengan itu dibentuk juga Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Undang – Undang tersebut berlaku Tanggal 1 Januari 1957 resmilah Kalimantan Timur menjadi Provinsi dengan Ibu Kotanya Samarinda dan dilengkapi pula dengan daerah tingkat II yang berstatus Daerah Istimewa yakni Kutai, Bulungan dan Berau.

Namun sejak tahun 1959 status ketiga Daerah Istimewa tersebut dihapus tanpa penjelasan yang akurat. Dan akhirnya Kalimantan Timur membagi lagi daerahnya menjadi 6 (enam) Daerah Tingkat II yakni Pasir, Kutai, Bulungan dan Berau dengan status Daerah Kabupaten serta Samarinda dan Balikpapan dengan status Kotamadya.